Artikel ini disusun sebagai sikap editorial kritis Kaffah Media terhadap keterlibatan Indonesia dalam forum global bertajuk “Board of Peace” yang dikaitkan dengan lingkar politik Donald Trump. Redaksi memandang isu ini bukan sekadar diplomasi, melainkan persoalan posisi ideologis Indonesia dalam pusaran hegemoni global.
Keterlibatan Indonesia dalam struktur global yang mengusung label peace kerap dipresentasikan sebagai langkah bermartabat dan beradab. Namun ketika nama Indonesia disandingkan dengan “Board of Peace” yang beririsan langsung dengan orbit politik Donald Trump, pertanyaan ideologis tidak bisa dihindari: perdamaian untuk siapa, dan atas pengorbanan siapa?
Dalam sejarah politik internasional modern, “perdamaian” sering kali lahir dari pusat kekuatan yang sama dengan pelaku perang, penjajahan, dan genosida. Karena itu, skeptisisme terhadap proyek perdamaian versi elite global bukanlah sikap emosional, melainkan kewaspadaan politik yang rasional.
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim,
yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”
(QS. Hud: 113)
“Board of Peace”: Forum Moral atau Mesin Legitimasi?
Donald Trump bukan figur netral dalam isu perdamaian global. Rekam jejak kebijakannya menunjukkan dukungan terbuka terhadap penjajahan Israel, normalisasi agresi melalui jargon stabilitas, serta penggunaan diplomasi sebagai alat tekanan sepihak.
Dalam konteks ini, “Board of Peace” patut dipertanyakan: apakah ia benar-benar forum moral, atau sekadar mesin legitimasi baru bagi kepentingan lama? Keterlibatan Indonesia berisiko menjadikannya etalase moderasi untuk kepentingan asing, bukan suara keadilan bagi korban penindasan.
Netralitas yang Membeku
Politik luar negeri Indonesia sering berlindung di balik jargon bebas aktif. Namun dalam praktik global hari ini, jargon tersebut kerap berubah menjadi bebas dari sikap, aktif dalam simbol.
Ketika forum perdamaian enggan menyebut penjajahan sebagai penjajahan, dan genosida sebagai genosida, maka kehadiran tanpa sikap adalah bentuk keberpihakan yang disamarkan.
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
“Jihad paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.”
(HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi)
Perdamaian Tanpa Keadilan
Islam tidak mengenal perdamaian yang menuntut diamnya korban dan diputihkannya kejahatan struktural. Perdamaian tanpa keadilan bukan solusi, melainkan normalisasi kezaliman.
Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam “Board of Peace” hanya bernilai jika ia menjadi ruang amar ma’ruf nahi munkar global, bukan sekadar panggung simbolik yang meninabobokan nurani.
Penutup
Indonesia tidak boleh direduksi menjadi stempel moral bagi proyek global yang bermasalah. Perdamaian sejati menuntut keberanian ideologis, bukan sekadar kehadiran diplomatik.
Tanpa keadilan, perdamaian hanyalah slogan. Dan tanpa keberanian bersikap, negara berisiko menjadi alat pencitraan bagi ketidakadilan global.
Renungan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil.” (QS. an-Nahl: 90)