Ditengah himpitan ekonomi yang kian membelit, melonjaknya harga bahan pokok, serta biaya hidup yang melambung tinggi, rakyat kerap disuguhi pemandangan yang menyayat hati: pamer gaya hidup mewah para elit politik, kebijakan yang ugal-ugalan, hingga retorika pejabat yang menyinggung perasaan publik. Gejala ini sering diringkas dengan istilah politik modern sebagai sikap tone-deaf atau tuli atas jeritan rakyat.

Namun, menyederhanakan fenomena ini sebatas pada "pribadi oknum pejabat yang kurang bijak" adalah sebuah keliru pandang. Hilangnya empati pemimpin hari ini adalah gejala sistemik dari rapuhnya tatanan politik sekuler. Lantas, bagaimana fenomena ini terjadi, apa saja ciri-cirinya, bagaimana dampaknya bagi kelangsungan bernegara, dan bagaimana Islam membedah serta memberikan penawarnya?

Ciri-Ciri Pemimpin yang Kehilangan Empati (Cacat Kepekaan)

Dalam tinjauan sosiologi politik, hilangnya empati kepemimpinan (loss of leadership empathy) dapat dikenali melalui beberapa indikator manifestasi perilaku dan kebijakan:

  • Pernyataan Tuli dan Bebas Kepekaan (Tone-Deaf Rhetoric): Pejabat sering merilis narasi yang meremehkan penderitaan publik. Saat rakyat kesulitan mencari lapangan kerja dan terjerat biaya hidup, penguasa justru menyuruh rakyat "menghemat", "bersyukur", atau bahkan menyalahkan kebiasaan hidup masyarakat.
  • Gaya Hidup Mewah di Tengah Penderitaan (Ketimpangan Emosional): Ketika rakyat dijerat pajak dan pemotongan anggaran, elit politik justru memamerkan fasiltas, gaji, dan tunjangan bernilai fantastis tanpa rasa canggung.
  • Pengutamaan Proyek Modal ketimbang Kebutuhan Dasar: Kebijakan publik diarahkan untuk memuaskan ambisi mega-proyek dan kepentingan para pemodal (investor), ketimbang memprioritaskan ketersediaan pangan, kesehatan, dan pendidikan yang murah untuk rakyat.
  • Arogansi Regulasi dan Represi Hukum: Kekuasaan memandang kritik rakyat bukan sebagai cermin perbaikan, melainkan dianggap sebagai ancaman keamanan yang harus diredam dengan pendekatan represif atau delik hukum.

Dampak Buruk bagi Masyarakat dan Berjalannya Pemerintahan

Kehilangan empati pada aras puncak kepemimpinan membawa kehancuran ganda, baik pada tataran sosial masyarakat maupun dalam efektivitas jalannya pemerintahan:

A. Kehancuran Tata Sosial Masyarakat

Ketika masyarakat menyadari bahwa pemimpin tidak lagi memedulikan nasib mereka, kepercayaan publik (public trust) akan runtuh sepenuhnya. Akibatnya timbul keputusasaan massal, meningkatnya angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi yang tak tertanggung, hingga pecahnya gelombang amarah sosial (anarki). Masyarakat merasa berjuang sendirian tanpa hadirnya peran negara.

B. Kerusakan Jalannya Pemerintahan (Disfungsi Birokrasi)

Pemerintahan yang kehilangan empati berakibat pada disfungsi kebijakan. Regulasi yang dibuat menjadi tidak membumi, tidak solutif, dan hanya melayani transaksi politik oligarchic. Birokrasi berubah menjadi mesin transaksional yang seolah patuh secara administratif, namun lumpuh dalam memberi pelayanan nyata. Negara kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya sendiri.

Akar Masalah: Cacat Bawaan Sistem Sekuler-Kapitalisme

Mengapa krisis empati ini terus berulang siapapun figur yang memimpin? Karena dalam sistem Demokrasi-Kapitalisme, kekuasaan didapatkan melalui proses politik mahal yang membutuhkan sokongan modal dari para pemilik kapital (investor/oligarki).

Akibatnya, loyalitas penguasa sejak awal terbelah atau bahkan sepenuhnya mengabdi kepada para penyokong modal, bukan kepada rakyat. Dalam logika kapitalisme, negara diposisikan sekadar sebagai regulator atau pedagang, bukan pengurus kebutuhan rakyat. Penguasa menghitung urusan rakyat dengan kalkulasi untung-rugi materiil. Rasa empati membeku karena tertutup oleh orientasi kekuasaan pragmatis dan akumulasi kekayaan kelompok.

Tinjauan Syariah: Kepemimpinan sebagai Pengurus dan Benteng Rakyat

Islam memandang kepemimpinan (al-Imamah atau al-Khilafah) dengan kacamata yang amat agung dan berat. Kekuasaan bukanlah sarana megah-megahan atau jalan menumpuk harta, melainkan amanah syar'i yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

A. Kedudukan Penguasa sebagai Raa'in (Pengurus) dan Junnah (Pelindung)

Rasulullah SAW bersabda menegaskan hakikat penguasa:

“Seorang imam (pemimpin) adalah raa'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pemimpin adalah *Junnah* (benteng/pelindung) tempat rakyat berlindung dari penderitaan dan kezaliman.

B. Teladan Kepekaan Empati Khulafaur Rasyidin

Sejarah mencatat empati mendalam Khalifah Umar bin Khattab RA saat terjadi tahun kelaparan (Am ar-Ramadah). Beliau bersumpah tidak akan memakan makanan lezat, mentega, atau daging hingga seluruh rakyatnya terbebas dari kelaparan. Kulit beliau sampai menghitam karena hanya mengonsumsi minyak dan roti kering. Umar RA berkata:

"Bagaimana aku bisa memedulikan keadaan rakyatku jika aku sendiri tidak merasakan apa yang mereka rasakan?"

C. Ancaman Keras bagi Pemimpin yang Mengabaikan Rakyat

Islam memberikan peringatan yang sangat keras bagi penguasa yang menutup diri dan hilang empati dari penderitaan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda:

“Tidaklah seorang hamba diserahi oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu (mengabaikan) rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kesimpulan

Krisis empati pemimpin hari ini bukanlah kebetulan, melainkan buah matang dari penerapan sistem politik sekuler-kapitalisme. Sistem ini melahirkan penguasa berjiwa pedagang yang kehilangan kepekaan atas jeritan rakyat.

Perubahan sejati tidak akan pernah terwujud hanya dengan berganti figur pemimpin jika sistem yang melahirkannya tetap sama. Dunia membutuhkan kembali tatanan kepemimpinan yang berlandaskan Akidah Islam sebuah sistem yang melahirkan penguasa yang takut kepada Allah, mencintai rakyatnya, dan menjadikan empati serta syariat sebagai panduan utama dalam mengurus urusan umat secara kaffah.

Wallahu a'lam bish-shawab.