“Ekonomi tumbuh 5,6%.” Angka ini seringkali menjadi tameng penguasa untuk menutupi kegagalan distribusi kesejahteraan yang nyata. Di balik angka makro yang megah, tersimpan jeritan rakyat di pasar-pasar tradisional yang kian sepi dan gang-gang sempit yang dipenuhi kecemasan. Namun, benarkah pertumbuhan angka otomatis berarti kesuksesan ekonomi? Di sinilah kita perlu membedah akar ideologis standar keberhasilan
Realitas mikro hari ini menyajikan wajah yang jauh dari kata "tumbuh". Harga kebutuhan pokok merangkak naik tanpa kendali, gelombang PHK menghantui sektor manufaktur, dan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah mengalami pendarahan hebat. Pertanyaan ideologis yang muncul kemudian adalah: Pertumbuhan itu milik siapa?
Kritik Atas Paradigma Kapitalisme: Fetisisme Produksi
Dalam kacamata kapitalisme, standar keberhasilan ekonomi bertumpu pada Produksi Nasional (GNP/GDP). Logikanya sederhana namun cacat: jika jumlah barang dan jasa meningkat secara agregat, maka kemakmuran dianggap tercapai secara otomatis. Namun, memuja angka PDB sebagai indikator tunggal kesejahteraan adalah sebuah kesesatan berpikir yang bersifat sistemik.
Bahkan Simon Kuznets, sang arsitek konsep PDB itu sendiri, sejak tahun 1934 telah memperingatkan Senat Amerika Serikat bahwa "kesejahteraan suatu bangsa hampir tidak dapat disimpulkan dari pengukuran pendapatan nasional." Kuznets menyadari bahwa angka tersebut hanya menghitung volume transaksi, bukan kualitas hidup, keadilan distribusi, apalagi kebahagiaan manusia.
Standar ini bersifat kolektif-agregat. Ia tidak peduli siapa yang memakan beras tersebut, asalkan stok nasional melimpah. Ia tidak peduli jika kekayaan terkonsentrasi pada 1% populasi, asalkan angka pertumbuhan nasional tetap positif. Ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, seringkali mengkritik fenomena ini sebagai "Fetisisme PDB". Menurut Stiglitz, jika PDB naik namun pendapatan sebagian besar warga menurun, maka ekonomi tersebut sebenarnya gagal. PDB hanyalah angka rata-rata statistik sebuah "kebohongan" ilmiah yang sering digunakan elit untuk membius kesadaran rakyat.
"Dunia saat ini sedang mengalami krisis di mana kita mengukur segala hal yang salah. PDB tidak mencatat kesehatan anak-anak kita, kualitas pendidikan mereka, atau kegembiraan bermain mereka. PDB mengukur segala sesuatu, kecuali hal-hal yang membuat hidup berharga."
Terinspirasi dari kritik Robert F. Kennedy & Amartya Sen
Amartya Sen, pakar ekonomi kesejahteraan lainnya, menekankan bahwa ekonomi seharusnya tentang Capabilities (kemampuan nyata manusia), bukan sekadar tumpukan barang. Kapitalisme mengasumsikan adanya trickle-down effect (tetesan ke bawah), namun dalam realitas oligarki, yang terjadi justru vacuum-up effect di mana kekayaan rakyat bawah disedot ke atas melalui mekanisme bunga (riba), pajak yang timpang, dan privatisasi sumber daya alam. Akibatnya, angka pertumbuhan tinggi hanyalah topeng bagi kesenjangan yang kian menganga.
Paradigma Islam: Fokus pada Distribusi Per Individu
Berbeda secara fundamental, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam mahakaryanya Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan bahwa masalah utama ekonomi bukanlah kelangkaan produksi (scarcity), melainkan distribusi kekayaan.
— Syekh Taqiyuddin an-Nabhani
Dalam pandangan An-Nabhani, standar keberhasilan ekonomi bukanlah angka rata-rata makro, melainkan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu secara person per person (fardun fardun). Negara tidak boleh bangga jika ekonomi tumbuh 10% tapi masih ada satu orang warga negara yang tidak bisa makan atau tidak punya tempat tinggal.
| Aspek | Kapitalisme | Islam (An-Nabhani) |
|---|---|---|
| Indikator Utama | Pertumbuhan PDB & Pendapatan Per Kapita (Rata-rata). | Jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok tiap individu rakyat. |
| Fokus Masalah | Kelangkaan barang/jasa (Scarcity). | Keadilan Distribusi kekayaan (Distribution). |
| Peran Negara | Regulator dan fasilitator pemilik modal/investor. | Pengurus (Ra’in) yang bertanggung jawab atas kebutuhan rakyat. |
| Kepemilikan SDA | Bisa dikuasai swasta/asing (Privatisasi). | Milik Umum; dikelola negara untuk dikembalikan ke rakyat. |
Kesimpulan: Menuju Kemandirian Hakiki
Syekh Taqiyuddin menegaskan bahwa selama ekonomi diatur oleh sistem ribawi dan spekulasi, kekayaan akan terus terhisap ke pusat-pusat kapital global. Islam menawarkan solusi struktural: mengembalikan kekayaan umum (seperti tambang, minyak, dan energi) kepada rakyat untuk membiayai layanan publik gratis, serta menghapus sistem bunga yang menjadi akar kerapuhan ekonomi.
Sudah saatnya kita berhenti terpukau pada angka 5,6% jika di saat yang sama ada seorang ibu yang menangis karena tidak mampu membeli susu untuk anaknya. Dalam Islam, satu nyawa rakyat yang kelaparan adalah kegagalan total bagi sebuah peradaban, berapa pun angka pertumbuhannya.