Dalam setiap fase sejarah, selalu muncul seruan agar fikih “disesuaikan” dengan zaman. Seruan itu terdengar progresif, seolah-olah ingin menjaga relevansi Islam di tengah arus modernitas. Namun, jika ditelisik secara epistemologis, gagasan tersebut kerap berangkat dari kekeliruan mendasar dalam memahami apa itu fikih, apa objeknya, dan bagaimana bangunan keilmuannya ditegakkan.
Fikih bukanlah produk budaya yang lahir dari selera zaman. Ia adalah hasil istinbāṭ (proses deduksi hukum) dari dalil-dalil syar‘i yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT yang menegaskan purnanya syariat ini:
"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Ma'idah: 3).
Ulama hanya berfungsi sebagai mujtahid yang menggali hukum (mubayyin), bukan pembuat syariat (musyarri'). Maka, ketika muncul tuntutan “rekonstruksi fikih agar sesuai zaman”, pertanyaan mendasarnya adalah: bagian mana yang hendak dirombak? Dalilnya, atau metode penggaliannya?
1. Fikih Berbicara tentang Perbuatan, Bukan Benda atau Medium
Kesalahan yang paling sering terjadi di era modern adalah mengira bahwa perubahan objek material atau teknologi otomatis meniscayakan perubahan hukum. Padahal, fikih berbicara tentang af‘āl al-‘ibād (perbuatan manusia), bukan tentang bendanya.
Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga lima hal pokok (Maqashid as-Syari'ah): Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta.
Dahulu transaksi riba terjadi melalui pinjaman langsung. Kini ia tampil lewat P2P Lending hingga Paylater. Selama terdapat ziyādah (tambahan) yang disyaratkan dalam akad pinjaman, maka hakikatnya tetap riba. Fikih menilai esensi akad, bukan kecanggihan aplikasi digitalnya.
Hukum khamr tidak bergantung pada wadah cawan atau teknologi fermentasinya. Saat ini muncul narkotika sintetis, vape dengan cairan memabukkan, atau psilocybin (jamur ajaib). Menggunakan metode Qiyas (analogi), ulama menetapkan hukumnya haram karena 'illah (sebab hukum)-nya sama: iskar (memabukkan dan merusak akal).
Yang berubah adalah sarana (wasīlah), bukan hakikat perbuatan (fi‘l). Fikih menilai hakikat, bukan kemasan.
2. Manusia sebagai Subjek Hukum: Fitrah yang Konstan
Argumen bahwa "zaman berubah" sering kali dipahami seolah manusia pun berevolusi secara moral. Padahal secara ontologis, manusia tetap memiliki gharīzah (naluri) dan hājāt ‘uḍwiyyah (kebutuhan jasmani) yang sama sejak dahulu.
Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah..." (HR. Bukhari dan Muslim). Teknologi boleh mencapai era AI, tetapi dorongan manusia terhadap harta, kekuasaan, dan syahwat tetaplah sama. Larangan ghībah tetap berlaku meski medianya berubah menjadi media sosial.
Larangan ghībah (menggunjing) dan namimah (adu domba) tetap berlaku penuh, meski mediumnya kini bernama cyberbullying, cancel culture, atau akun gosip anonim di media sosial. Begitu pula hukum khalwat dan larangan mendekati zina tetap relevan menghadapi fenomena OnlyFans, Video Call asusila, hingga kencan Virtual Reality (VR). Substansi perbuatannya (merusak kehormatan dan melanggar kesucian) tetap eksis.
3. Antara Tajdīd (Pembaruan) dan Dekonstruksi
Konsep tajdīd sangat diapresiasi dalam Islam sebagaimana hadis Nabi tentang munculnya pembaru setiap seratus tahun. Namun, Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan batasan tegas: tajdīd adalah membedakan antara Tsawabit (hukum tetap) dan Mutaghayyirat (hukum ijtihadi).
Dalam perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pembaruan bukan berarti menyesuaikan Islam dengan realitas, melainkan menjadikan realitas tunduk pada hukum wahyu. Beliau membedakan antara:
- Madaniyah: Seperti kemajuan teknologi, mesin, dan alat transportasi. Hal ini bersifat universal dan boleh diadopsi selama tidak terikat dengan pandangan hidup (worldview) tertentu..
- Hadharah: Yaitu sekumpulan pemahaman tentang kehidupan yang terpancar dari akidah.
Bagi An-Nabhani, kesalahan terbesar gerakan dekonstruksi modern adalah mencoba mengubah Hadharah Islam (nilai-nilai syariat) agar sesuai dengan Hadharah Barat (sekularisme-liberalisme) hanya karena kita menggunakan Madaniyah (teknologi) Barat
Sebagian kalangan menyerukan “reinterpretasi” hukum waris 2:1 karena dianggap tidak relevan dengan peran ekonomi perempuan saat ini. Dalam perspektif An-Nabhani, ini adalah bentuk kekalahan intelektual. Beliau berargumen bahwa hukum syara' harus digali dari dalil, bukan dari azas manfaat atau tuntutan sosial sesaat. Jika porsi waris adalah qath'i dalam Al-Qur'an, maka mengubahnya atas nama "kesetaraan modern" berarti menjadikan nilai feminisme Barat sebagai hakim atas wahyu. Sebaliknya, bentuk tajdīd yang sah adalah mencari solusi syar'i tanpa merusak teks, seperti: Syirkah (Harta Gono-Gini): Memisahkan aset yang memang dihasilkan bersama antara suami-istri sebelum harta waris dibagikan. Ini adalah penerapan Urf (tradisi) dan keadilan tanpa mengubah hukum Allah. Wasiat dan Hibah: Instrumen yang disediakan syariat untuk mengatur distribusi harta di luar porsi waris baku, selama tidak melanggar batasan yang ada. Dengan menyertakan pandangan An-Nabhani, kita menegaskan bahwa Islam adalah problem solver yang memimpin zaman, bukan pengikut yang selalu mengekor pada standar moralitas yang diciptakan manusia..
4. Ketajaman Taḥqīq al-Manāṭ: Membedah Fakta
Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah (Jilid I) menekankan bahwa ijtihad terdiri dari dua pilar utama yang tidak boleh dipisahkan:
- Fahmu an-Nuṣūṣ: Memahami nash (teks Al-Qur'an dan Sunnah) serta hukum yang terkandung di dalamnya.
- Fahmu al-Wāqi‘ (Taḥqīq al-Manāṭ): Memahami fakta secara mendalam, menyeluruh, dan akurat agar hukum yang dijatuhkan tepat sasaran.
Beliau menegaskan bahwa seorang mujtahid tidak boleh hanya berdiam diri di perpustakaan; ia harus memahami realitas politik, ekonomi, dan sosiologi di mana hukum itu akan diterapkan. Inilah yang membuat fikih selalu relevan tanpa harus merombak nash.
"Hukum syara' adalah khitab (seruan) Al-Khaliq yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Untuk menerapkan khitab ini, kita harus tahu persis apa 'perbuatan' itu sebenarnya dalam realitas hari ini." (Syekh Taqiyuddin An-Nabhani).
Banyak orang mengira fikih "ketinggalan zaman" karena tidak ada kata "Bitcoin" dalam kitab kuning. Namun, melalui metode Taḥqīq al-Manāṭ ala An-Nabhani, ulama tidak langsung mengharamkan atau menghalalkan berdasarkan "tren", melainkan membedah faktanya: Pertanyaan Fakta:
Apakah Bitcoin itu mata uang (naqd)? Apakah ia komoditas (sil'ah)? Ataukah sekadar angka digital tanpa aset pendukung?
Analisis Hukum:
Jika faktanya Bitcoin tidak diterbitkan oleh otoritas yang diakui secara syar'i untuk mencetak mata uang (seperti negara) atau tidak memiliki nilai intrinsik sebagai komoditas, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai naqd (uang) dalam fikih Islam. Kesimpulan: Hukumnya tidak berubah karena "zaman", tapi karena fakta Bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah menurut syariat (yang berpotensi mengandung gharar atau penipuan).
An-Nabhani sangat kritis dalam hal ini. Beliau menekankan bahwa kita tidak boleh melakukan "labelisasi syariah" pada sistem yang secara fakta masih ribawi. Fakta: Jika sebuah bank mengklaim syariah namun secara fakta tetap membebankan denda keterlambatan yang bersifat ziyadah (tambahan) layaknya bunga, maka secara Taḥqīq al-Manāṭ, perbuatan itu tetap riba. Pesan Epistemologis: Di sini, fikih justru menjadi pengontrol zaman, bukan pelayan sistem ekonomi global. Penyesuaian bukan dilakukan dengan mengubah definisi riba, melainkan dengan mengubah sistem perbankannya agar sesuai dengan akad syar'i (seperti Mudharabah atau Musyarakah yang murni).
5. Kekeliruan Memahami Dinamika Fatwa
Fikih memiliki struktur metodologis: dalil, kaidah ushul, qiyas, ijma’, istishhab, dan maqashid syariah. Ketika seseorang berteriak “fikih harus disesuaikan zaman”, sering kali ia bermaksud mengganti kesimpulan hukum dengan melompati metodologi tersebut.
Memang benar ada kaidah masyhur yang dipopulerkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah: "Fatwa itu berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan." (I'lam al-Muwaqqi'in).
Namun, Ibnu Qayyim sedang berbicara tentang urusan ijtihadiyyah (yang tidak ada dalil tegasnya) dan perkara yang dibangun di atas tradisi (urf). Perubahan fatwa terjadi dalam koridor kaidah pokok: Al-ḥukmu yadūru ma‘a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman (Hukum berputar bersama sebabnya, ada dan tiadanya). Jika 'illah (penyebab haram/halalnya) hilang, hukum fatwanya berubah; jika 'illah-nya tetap, hukumnya abadi. Problemnya hari ini bukan pada kelakuan fikih yang dianggap kaku, melainkan pada ketidakmampuan para pengkritik dalam memahami konsep 'illah dan manāṭ al-ḥukm (titik penerapan hukum).).
Narasi bahwa “zaman telah berubah total” adalah asumsi yang lahir dari hegemoni ideologi sekular. Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas mengingatkan bahwa modernitas dan sekularisme membawa worldview (pandangan alam) yang berusaha memisahkan agama dari ruang publik dan menundukkan wahyu pada rasionalitas empiris.
Jika worldview-nya sekular, maka hukum agama akan selalu dianggap usang dan menjadi hambatan. Sebaliknya, dalam Islamic Worldview, wahyu adalah sumber kebenaran tertinggi yang melampaui ruang dan waktu. Perdebatan tentang “rekonstruksi fikih” pada hakikatnya bukan sekadar adu argumen hukum, melainkan pertarungan otoritas epistemologis: Siapa yang berhak menentukan standar benar dan salah? Allah pencipta zaman, atau manusia yang hidup di satu potongan zaman?
Penutup: Kembali pada Epistemologi Wahyu
Fikih Islam tidak membutuhkan rekonstruksi ideologis untuk sekadar "diterima" oleh peradaban modern. Yang dibutuhkan umat hari ini adalah literasi yang benar terhadap metodologi istinbāṭ, serta kecerdasan mengaplikasikan hukum Islam pada realitas faktual (tahqiq al-manath).
Perubahan zaman tidak membatalkan wahyu; ia justru menjadi panggung pembuktian betapa presisi dan komprehensifnya syariat Islam. Selama manusia tetap berwujud manusia dengan fitrah, naluri, dan syahwat yang sama maka hukum syariat atas perbuatannya tidak akan pernah kedaluwarsa.
Tugas kita bukanlah memaksakan fikih agar membungkuk hormat pada zaman, melainkan membimbing perilaku manusia agar selaras dengan ketetapan Allah. Di situlah letak garis pemisah yang tegas: antara mereka yang menjadikan wahyu sebagai hakim atas lajunya zaman, dan mereka yang menjadikan zaman sebagai tuhan baru yang menghakimi wahyu..