Mengurai Kerancuan Epistemologis: Mengapa APBN Tidak Bisa Disamakan dengan Baitul Maal?
Di tengah meningkatnya kesadaran umat untuk kembali pada syariat Islam, muncul berbagai upaya untuk melakukan "pribumisasi" atau pencocokan institusi modern dengan konsep klasik Islam. Salah satu pandangan yang belakangan ini berkembang adalah pendapat yang menyamakan atau mengidentikkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam sistem negara bangsa (nation-state) modern dengan institusi Baitul Maal dalam sistem kekhilafahan Islam.
Sekilas, keduanya tampak serupa: sama-sama mengelola instrumen keuangan publik, menarik dana dari masyarakat, dan mendistribusikannya untuk pembangunan. Namun, jika dibedah menggunakan kacamata tsaqofah Islam yang jernih dan kritis, penyamaan ini adalah sebuah kekeliruan epistemologis yang fatal. Menyamakan APBN dan Baitul Maal ibarat mencampur air dengan minyak; keduanya lahir dari rahim ideologi, asas, dan aturan main yang bertolak belakang.
1. Perbedaan Asas Politik dan Ideologi Pendirian
Institusi keuangan tidak pernah lahir dari ruang hampa; ia selalu merupakan derivasi (turunan) dari sistem politik dan ideologi yang menaunginya.
- APBN Berasaskan Sekularisme-Kapitalistik: APBN dirancang di atas asumsi dasar materi dan pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme. Sumber-sumbernya disahkan berdasarkan hukum buatan manusia (parlemen) yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik korporasi dan oligarki.
- Baitul Maal Berasaskan Akidah Islam: Baitul Maal adalah institusi penampung kekayaan negara yang murni didirikan di atas perintah Allah SWT. Seluruh mekanisme pemasukan dan pengeluarannya tunduk mutlak pada hukum syariat yang baku, bukan berdasarkan dinamika voting di parlemen atau kompromi politik pragmatis.
2. Karakteristik Sumber Pendapatan: Pajak-Utang vs Syariat yang Fixed
Penyamaan APBN dengan Baitul Maal akan runtuh seketika saat kita membedah dari mana struktur modal kedua instrumen ini berasal.
- APBN Bertumpu pada Pajak dan Utang: Struktur utama pendapatan APBN didominasi oleh pajak yang membebani rakyat (bahkan hingga barang kebutuhan pokok) dan utang luar negeri berbasis ribawi. Dalam kapitalisme, pajak adalah instrumen utama karena kepemilikan umum (seperti SDA) telah diliberalisasi dan diserahkan kepada swasta/asing.
- Baitul Maal Bertumpu pada Hak Syar'i: Baitul Maal mengharamkan utang ribawi dan membatasi penarikan pajak (dharibah) hanya dalam kondisi darurat pada muslim yang kaya saja. Pendapatan utamanya bersifat fixed dari pos syariat: Fa’i, Ghanimah, Anfal, Kharaj, Jizyah, pengelolaan Kepemilikan Umum (SDA seperti minyak, gas, tambang yang haram diprivatisasi), serta pos Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).
3. Filosofi dan Aturan Distribusi Pengeluaran
Dalam APBN, alokasi anggaran bersifat fleksibel, pragmatis, dan fluktuatif tergantung arah kebijakan rezim yang berkuasa. Sementara Baitul Maal memiliki aturan distribusi yang mengikat (rigid) demi keadilan sosial.
- Distribusi APBN: Rentan terhadap salah sasaran, korupsi struktural, dan beban alokasi yang tidak adil (misalnya, porsi besar APBN habis hanya untuk membayar bunga utang alih-alih mengentaskan kemiskinan).
- Distribusi Baitul Maal: Pengeluaran Baitul Maal diatur oleh syariat berdasarkan jenis hartanya. Harta zakat hanya boleh didistribusikan untuk 8 asnaf (QS. At-Taubah: 60). Sementara harta dari kepemilikan umum dikembalikan 100% untuk fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Kepala negara (Khalifah) tidak memiliki hak prerogatif untuk mengutak-atik pos yang sudah ditetapkan jalurnya oleh Allah.
Matriks Perbedaan Komparatif
| Aspek Perbandingan | APBN (Sistem Kapitalis) | Baitul Maal (Sistem Islam) |
|---|---|---|
| Asas Utama | Sekularisme dan Materialisme | Akidah Islam dan Syariat |
| Sumber Utama | Pajak rakyat dan Utang Ribawi | SDA (Kepemilikan Umum), Kharaj, Fa'i, Zakat |
| Status Kekayaan Alam | Boleh diprivatisasi / dikuasai korporasi | Milik Umum, haram dikuasai individu/swasta |
| Penentu Kebijakan | Arah politik parlemen & rezim | Ketentuan hukum syara' yang tetap |
4. Problem Konseptual "Sinkretisme Ekonomi"
Bahaya terbesar dari pendapat yang menyamakan APBN dan Baitul Maal adalah lahirnya sinkretisme ekonomi—suatu upaya legitimasi syariah terhadap sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif. Ketika APBN disamakan dengan Baitul Maal, secara tidak sadar kita sedang melakukan whitewashing (pencucian) terhadap dosa-dosa struktural APBN saat ini, seperti melegitimasi utang ribawi atas nama kemaslahatan pembangunan, memaklumi penarikan pajak yang mencekik rakyat kecil, serta membungkus privatisasi kekayaan alam (SDA) dengan dalih investasi.
Kesimpulan: Menyatakan bahwa APBN adalah bentuk modern dari Baitul Maal adalah sebuah lompatan logika yang cacat secara akademis dan syar'i. APBN adalah alat bagi sistem kapitalisme untuk mempertahankan sirkulasi kekayaan di segelintir orang, sementara Baitul Maal adalah instrumen syariah untuk memastikan “supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-Hasyr: 7). Tugas umat hari ini bukan mempercantik APBN kapitalis dengan label "Baitul Maal", melainkan membongkar akar sekularismenya dan memperjuangkan kembali tegaknya sistem Islam yang kafah.